Simalungun, Datapos.id – Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Simalungun. SPBU di Jalan Rajamin Purba No. 14, Kelurahan Dolok Marangir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, menjadi sorotan setelah terpantau aktivitas pengisian BBM jenis Pertalite ke dalam jeriken secara terbuka dan tanpa pengawasan yang memadai pada Selasa (29/7/2025) sekitar pukul 12.45 WIB. Sejumlah warga menyaksikan langsung pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah besar ke dalam jeriken, bahkan mobil pickup Grandmax terlihat membawa puluhan jeriken. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah tersebut.
Ketiadaan pengawasan yang ketat dan lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertamina menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah penyaluran BBM subsidi tersebut sesuai dengan peruntukan dan volume yang diizinkan. Ketidakhadiran aparat berwenang, termasuk Polsek Serbelawan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut, semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum tertentu. “Pengawasan seakan mati, aturan seakan tak berlaku,” ujar Sahrul, seorang warga setempat yang merasa resah.
Ketika dikonfirmasi, petugas SPBU enggan memberikan keterangan dan menolak menunjukkan bukti izin pembelian BBM bersubsidi. Upaya untuk menghubungi manajemen SPBU juga menemui jalan buntu. Sikap petugas yang tertutup ini semakin memperkuat kecurigaan adanya penyimpangan. “Surat-suratnya ada bang, tapi saya tidak bisa diganggu. Saya lagi kerja,” jawab petugas SPBU singkat. Keengganan memberikan informasi transparansi menimbulkan spekulasi negatif di kalangan masyarakat.
Dugaan penyimpangan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur tentang penyalahgunaan BBM subsidi. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Ancaman hukuman ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak yang terlibat, baik pengelola SPBU maupun oknum yang bermain di belakang layar. Kejadian ini juga menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terus membesar. Warga mendesak Polsek Serbelawan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, tidak hanya memeriksa aktivitas di SPBU tersebut, tetapi juga menelusuri validitas surat-surat izin pembelian BBM subsidi dan mengusut dugaan keterlibatan oknum tertentu. “Kalau tidak ada penindakan, ini bisa menjadi preseden buruk. Pemerintah menggelontorkan subsidi triliunan, tapi manfaatnya justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” tegas seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi di Indonesia. Pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah kerugian negara dan melindungi hak-hak masyarakat. Ketegasan dalam menindak pelanggaran ini sangat penting untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM subsidi menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Kewaspadaan dan pelaporan terhadap dugaan penyimpangan dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan mencegah kerugian negara.
Ke depan, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta kerja sama yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. (Red/Tim)