Palembang—Sumsel Datapos.id Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaskan 17 orang, dinilai harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Peristiwa ini diduga bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian sistemik yang selama ini dibiarkan.
Hal tersebut ditegaskan Ali Pudi dalam pernyataan resminya, Kamis (9/5/2026). Ia menyoroti sejumlah faktor yang diduga berkontribusi terhadap tragedi tersebut, mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang rusak hingga dugaan operasional kendaraan yang belum memenuhi ketentuan perizinan dan standar keselamatan.
“Sebanyak 17 nyawa melayang. Negara tidak boleh menganggap ini sebagai kejadian biasa. Ini diduga merupakan bentuk kelalaian sistemik. Jalan rusak bertahun-tahun dibiarkan, sementara kendaraan yang diduga belum memenuhi standar kelayakan tetap beroperasi.
Keselamatan rakyat seperti dipertaruhkan,” tegas Ali.
Ali mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk bertanggung jawab atas kondisi infrastruktur jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, namun belum mendapatkan penanganan optimal. Ia menilai jalan rusak, berlubang, minim rambu, serta kurangnya penerangan diduga menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan fatal.
Selain itu, Ali juga meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan transportasi umum, khususnya angkutan antar kota antar provinsi (AKAP).
Menurutnya, apabila nantinya terbukti kendaraan beroperasi tanpa dokumen lengkap atau tidak memenuhi standar kelayakan, hal tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan yang harus segera dibenahi.
Sebagai operator, ALS dinilai memiliki tanggung jawab moral maupun hukum terhadap keselamatan penumpang. Setiap kendaraan umum wajib memenuhi standar teknis, administrasi, dan keselamatan, sehingga tidak mengorbankan nyawa demi kepentingan operasional.
Ali Pudi menegaskan, tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem transportasi darat nasional. Negara, menurutnya, wajib hadir untuk memastikan keselamatan masyarakat tidak terus menjadi korban akibat pembiaran infrastruktur rusak, lemahnya pengawasan, dan kendaraan yang belum memenuhi standar tetap beroperasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Perhubungan RI, maupun pihak ALS terkait penyebab pasti kecelakaan maupun dugaan pelanggaran operasional.
(Tim red)