Datapos.id Sampang, Madura – Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras kembali mencuat di Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Seorang mentor desa berinisial (S) diduga kuat terlibat dalam penggelapan bansos beras tahap 1, memicu keresahan di kalangan warga penerima manfaat.
Aduan ini pertama kali disuarakan oleh sejumlah warga Desa Buker, yang merasa hak mereka sebagai penerima bansos beras tidak terpenuhi. Menurut (M), salah seorang warga yang enggan disebutkan nama lengkapnya, beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima bansos beras tidak menerima bantuan tersebut dari mentor desa Buker.
Warga lain berinisial (H) menambahkan bahwa kejadian serupa sering terjadi di Desa Buker, menimbulkan kecurigaan adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran bansos beras. Hal ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan.
Penjabat (PJ) Desa Buker, Sauwer, saat dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos beras yang seharusnya menerima bantuan, namun tidak mendapatkannya. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti masalah ini.
“Benar, ada beberapa KPM yang seharusnya menerima bansos beras, namun tidak mendapatkan haknya. Kami akan segera menindaklanjuti masalah ini,” ujar PJ Desa Buker, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.
Sementara itu, mentor desa Buker berinisial (S) yang diduga terlibat dalam kasus ini, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini ditayangkan. Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan bansos yang terjadi di berbagai daerah. Masyarakat berharap pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam kasus ini, demi menjaga kepercayaan publik terhadap program-program bantuan pemerintah.
Penyaluran bansos seharusnya dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyimpangan bansos merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. (Mat)