Pringsewu, datapos.id – Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Pringsewu–Pardasuka Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.753.500.000 kini menjadi perhatian utama masyarakat setempat. Selain menimbulkan gangguan arus lalu lintas akibat penerapan sistem buka-tutup jalan selama proses pembangunan, sejumlah pedagang yang berusaha di sekitar lokasi proyek mulai merasakan dampak langsung yang berujung pada penurunan pendapatan harian mereka. Keberadaan proyek bernilai miliaran rupiah ini tidak hanya membawa manfaat jangka panjang, tetapi juga menimbulkan persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang.
Para pelaku usaha yang terdampak mulai mengajukan pertanyaan krusial mengenai keberadaan kebijakan atau bentuk perhatian resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait terhadap masyarakat yang terkena imbasnya. Mereka mengakui mendukung penuh pembangunan infrastruktur tersebut karena dirasa bermanfaat untuk kemajuan wilayah dan kenyamanan pengguna jalan ke depannya. Namun di sisi lain, mereka juga meminta agar kepentingan masyarakat yang berusaha di sekitar lokasi tidak terabaikan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
“Kami mendukung pembangunan jalan ini karena untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kalau nanti pengerjaannya lama dan akses keluar masuk pembeli terganggu, apakah ada perhatian atau dispensasi untuk pedagang yang terdampak?” ungkap salah seorang pedagang yang menjadi perwakilan warga usaha di lokasi tersebut. Pernyataan ini menggambarkan harapan sekaligus kekhawatiran yang dirasakan, di mana dukungan terhadap pembangunan harus sejalan dengan upaya meminimalkan dampak negatif yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu.
Menurut keterangan dari para pedagang, sejak pekerjaan proyek dimulai, jumlah pelanggan yang datang berkurang secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan lalu lintas yang diberlakukan secara ketat, sehingga kendaraan baik roda dua maupun roda empat mengalami kesulitan untuk mengakses lokasi usaha. Kondisi ini membuat aktivitas perdagangan menjadi terhambat dan pendapatan yang mereka peroleh setiap hari semakin menurun, padahal kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi meskipun situasi sedang tidak menguntungkan.
Di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat, besarnya anggaran proyek yang mencapai lebih dari Rp5,7 miliar juga memunculkan berbagai pertanyaan dan harapan di tengah lingkungan warga. Masyarakat berharap seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, menjaga kualitas mutu bangunan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta tidak menimbulkan persoalan baru yang memberatkan warga sekitar. Mereka juga menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai progres pekerjaan, pengaturan lalu lintas, hingga langkah-langkah antisipasi yang disiapkan untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.
Sebagai wujud kekhawatiran yang semakin nyata, sejumlah warga menyampaikan bahwa jika pelaksanaan proyek berlangsung tidak sesuai perencanaan, berjalan terlalu lama, atau bahkan menimbulkan kerusakan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus hadir memberikan solusi yang jelas. “Kalau proyek ini nantinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pedagang akibat pelaksanaan yang tidak terencana dengan baik, tentu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek harus hadir memberikan solusi dan pertanggungjawaban. Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar, sementara kerugian ekonomi mereka terus berjalan setiap hari,” ujar salah satu warga yang mewakili kelompok masyarakat.
Para pedagang dan warga berharap pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan anggaran negara senilai miliaran rupiah ini tidak hanya menghasilkan bangunan yang kokoh dan berkualitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari hasil akhir yang terlihat, tetapi juga dari bagaimana proses pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak, tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang justru menderita akibat adanya kegiatan pembangunan tersebut. (Red)